Sikap Resmi PBNU atas Diakuinya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Melihat dan mengamati dengan seksama dinamika perpolitikan internasional terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, hal ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap Prinsip Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. 

Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem No. 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga Resolusi DK PBB No. 2334 tanggal 23 Desember 2016 menegaskan bahwa DK tidak akan mengakui perubahan apa pun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967.

Demikian halnya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel. 

Melalui Resolusi No. 150 tanggal 27 November 1996, Unesco menyebut “Kota Tua Yerusalem” sebagai warisan dunia yang terancam punah. Dan pembangunan terowongan dekat Masjid Al Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentimen keagamaan di dunia. 

Terkait hal itu bersama ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan sikap:

1. Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel merupakan suatu tindakan yang akan mengacaukan dan merusak perdamaian dunia. Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konfliik yang tak berkesudahan.

2. Mengecam keras tindakan pengakuan sepihak tersebut. Yerusalem bukanlah ibu kota Israel melainkan Yerusalem adalah ibu kota Palestina yang telah kita akui kedaulatannya. Dalam konteks ini, pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, mengeluarkan beberapa keputusan:

Pertama, PBNU mendukung kemerdekaan atas Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan Negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Kedua, NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

Ketiga, Menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. 

Keempat, Mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi.

4. Umat muslim dunia menyampaikan keprihatinannya dan mari bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, semoga rakyat di Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan, semoga tercipta perdamaian di Palestina. 

5. Menyerukan secara khusus kepada warga NU untuk membaca doa qunut nazilah, memohon pertolongan dan perlindungan pada Allah SWT. Agar Palestina khususnya dan juga dunia dapat tercipta situasi yang damai.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

وَالسَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 7 Desember 2017

ttd

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Ketua Umum

ttd

DR. Ir. H. Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal

Read more »

Klarifikasi PWNU Bali soal Penolakan Ustad Abdul Somad

Denpasar, 

Kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS) ke Bali pada tanggal 8-10 Desember 2017 lalu menimbulkan pro kontra bagi masyarakat Bali. Ramai tersebar di media sosial bahwa salah satu elemen yang melakukan penolakan adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali. 

Untuk mengklarifikasi keakuratan beberapa media yang memojokan PWNU Bali tersebut,  NU Onlineberhasil  menghubungi  Ketua PWNU Bali, H Abdul Aziz  melalui sambungan telepon, Senin (11/12). 

Ia kemudian menceritakan dari awal bagaimana dirinya sebagai Ketua PWNU mem-back up penuh panitia penyelenggara yang keseluruhan adalah Nahdliyin (warga NU).

Menjelang kedatangan UAS, H Aziz menjelaskan situasi mulai tidak kondusif. Ada beberapa isu bahwa akan ada penghadangan di bandara. Kemudian ia bersama pengurus PWNU yang lain berinisiatif untuk mendampingi panitia menjemput langsung ke bandara.  Bersama UAS dan panitia, Pengurus PWNU terus mendampingi hingga ke Hotel Aston, tempat UAS menginap

“Namun setelah satu jam kami berada di hotel, situasi tidak kondusif, sebab ada konsentrasi massa yang menolak kedatangan UAS,” terang H Aziz.

Karena tidak ingin adanya tindakan kekerasan, sebab menurut  H. Aziz, kelompok masyarakat yang pro kedatangan UAS juga akan bergerak ke hotel Aston, ia kemudian  berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk dapat membantu memediasi dengan pihak yang menolak. Akhirnya mediasi pun terjadi di salah satu ruangan di hotel tersebut.

Dalam mediasi awal mengalami jalan buntu, hingga UAS memutuskan akan meninggalkan Bali. Tentunya keputusan ini akan berdampak pada jamaah pengajian yang sudah ribuan dan berpotensi akan bergejolak. 

H Aziz kemudian meyakinkan kepada UAS bahwa jika dirinya membatalkan pengajian, justru yang terjadi adalah gejolak yang lebih besar. Dengan pertimbangan itu, akhirnya UAS kembali menemui pihak yang menolak dan terjadi saling rangkul menemui titik temu. 

Lalu, ketika ditanya sosok yang mengaku Gus Yadi yang ramai diperbincangkan di medsos, H Aziz sama sekali tidak mengenalnya. 

“Yadi itu siapa, dia bukan pengurus NU maupun banom NU. Dia juga bukan warga Nahdliyin, saat berdebat dengan saya pada saat mediasi, dia menggunakan baju PGN (Patriot Garuda Nusantara,)” tegasnya.

Jadi, menurut H. Aziz kalau ada media yang mengatakan PWNU Bali menolak bahkan memprovokasi untuk melakukan penolakan kedatangan UAS di Bali, merupakan pemberitaan yang sesat.

“Bahkan saya bersama pengurus NU yang lain selalu mendampingi UAS selama di Bali, jadi mohon diluruskan kepada masyarakat,” tutupnya. (NU Online)

Read more »