Salah satu amanah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Jombang adalah peningkatan bidang ekonomi yang berbasis keummatan. Tentu, hal ini menjadi sinyalemen kuat bahwa kepengurusan NU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siroj memiliki perhatian yang serius di bidang kesejahteraan umat.
Selain itu, saat ini PBNU juga sudah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan seperti melakukan advokasi, menjalin kerjasama dengan swasta dan pemerintah, serta membentuk perkumpulan saudagar Nahdliyin untuk memperkuat dan mewujudkan ummat yang mandiri dalam bidang ekonomi.
Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan warga NU berada di pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Selain itu, saat ini tidak sedikit warga NU yang hidup di kota yang bergerak di bidang-bidang jasa dan industri. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Namun, jika dibandingkan dengan yang ada di pedesaan, jumlah mereka tentu masih kalauh jauh.
Untuk itu, perlu upaya yang masif dan sistematis –terutama PBNU- untuk memberdayakan mayoritas warga NU tersebut sehingga mereka memiliki ekonomi yang kuat dan mandiri. Tapi, bagaimana caranya? Dan harus dimulai dari mana?
Berikut hasil wawancara wartawan NU Online, Ahmad Muchlishon, kepada Ketua PBNU Bidang Perekonomian, Eman Suryaman:
Bagaimana NU memandang kemandirian ekonomi ummatnya?
Sebelum NU lahir, Mbah Wahab Chasbullah dan kiai lainnya mendirikan Nahdlatut Tujjar (kebangkitan para pedagang). Ini adalah cikal bakal dari NU. Maka dari itu, di dalam sejarahnya para pendiri NU memiliki perhatian yang lebih terhadap perekonomian dan kesejahteraan ummat. Karena apabila Nahdliyin ekonominya kuat, maka NU dan Indonesia akan juga kuat. Begitu juga sebaliknya.
Kalau saat ini?
Sebagaimana yang telah disepakati saat Muktamar Jombang bahwa ada tiga amanah yang menjadi perhatian khusus, yaitu pertama, peningkatan bidang pendidikan. Saat ini, ada puluhan ribu sekolah Ma’arif dan ada tiga puluh satu perguruan tinggi NU yang sudah dibangun. Kedua, peningkatan bidang kesehatan. NU juga sudah membangun rumah sakit, klinik kesehatan, dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya.
Ketiga, peningkatan bidang ekonomi. PBNU juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan Nahdliyin dalam bidang ekonomi. Ekonomi Nahdliyin kebanyakan di sektor-sektor informal dan masih menengah ke bawah seperti pedagang kecil, petani, nelayan, dan lainnya. Kita terus dorong mereka agar bisa naik ke level menengah.
Caranya, pak?
Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan juga meningkatkan mutu kualitas hasil produksinya. Misalnya, kalau dulu menggunakan plastik biasa dalam mengemas produk, sekarang bisa menggunakan plastik yang menarik. Pengolahannya dan hasilnya juga dibaguskan. Sehingga nilainya juga akan lebih bagus juga.
Distribusi hasil produksi juga harus diperluas. Kalau dulu hanya dijajakan di kampungnya saja, sekarang bisa dipasarkan kemana-mana dan murah dengan menggunakan internet seperti toko online di website ataupun media sosial.
Selain itu, pemerintah juga harus berpihak dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelaku ekonomi menengah ke bawah tersebut agar mereka bisa meningkat. Saat ini, kesenjangan di Indonesia cukup memprihatinkan. Kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu bagaimana kekayaan kita tidak hanya dikelola oleh segelintir orang saja dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena negeri ini dibangun dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Kalau ekonomi Nahdliyin saat ini bagaimana, pak?
Ekonomi warga NU Nahdliyin saat ini kebanyakan masih berbasis tradisional, karena memang mayoritas warga NU ada di pedesaan. Namun demikian, banyak juga yang sudah maju dan berada di kelas menengah ke atas, tetapi ini belum banyak.
Di desa, biasanya mereka ada di pasar-pasar tradisional, di sektor pertanian, di laut. Mereka masih banyak yang menggukana cara dan alat yang tradisional. Ini yang harus kita ubah agar mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih profesional, baik dalam produksi, pemasaran, ataupun permodalannya.
Ada langkah-langkah khusus untuk menaikkan mereka?
Pertama, mereka diberikan pelatihan, mulai manajemen, ketrampilan, IT, dan lainnya. Zaman berputar begitu cepat, kalau mereka tidak bisa mengikuti tren zaman maka akan tertinggal. Yang terpenting adalah bagaimana mereka memiliki standar minimal kemampuan manajerial berbasis IT.
Kedua, kita berupaya untuk menjembatani mereka dengan pemerintah. Agar mereka mendapatkan dukungan, support, dan bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah, kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan sudah mendapatkan pinjaman tanpa agunan ataupun jaminan. Selain itu, kita juga sudah melaksanakan MoU dengan Kementerian Koperasi dan Kominfo. Tahun ini, bantuan permodalan akan diimplemetasikan dan disalurkan kepada mereka pelaku usaha menengah ke bawah melalui Lembaga Perekonomian NU.
Sebagaimana yang disebutkan, mayoritas Nahdliyin itu petani. Bagaimana memberdayakan mereka?
Ada tiga kategori petani, yaitu buruh tani, petani kecil, dan petani profesional. Kebanyakan Nahdliyin adalah buruh tani dan petani kecil. Agar mereka bisa naik, maka mereka harus diberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa jaminan. Mereka tidak memiliki jaminan, sementara pemerintah sudah mengeluarkan KUR dan itu menggunakan jaminan. Ini yang menjadi masalah.
Maka dari itu, kita bekerjasama dengen Kementerian Keuangan berupaya untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada mereka. Mereka juga dikasih pelatihan bagaimana bertani yang baik, produktif, dan melengkapinya dengan peralatan-peralatan yang modern agar efektif.
Jadi, apa tantangan dan peluang Nahdliyin dalam bidang ekonomi itu?
Di era globalisasi ini, warga NU harus berani mengambil langkah-langkah strategis di berbagai bidang, baik itu bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan nelayan. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung pelaku ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas adalah warga NU tersebut.
Seperti nelayan diberi kapal dengan segala perangkatnya, petani diberi pupuk dan bibit yang murah. Entah itu bentuknya hibah ataupun cicilan. Setelah itu, hasil produknya juga harus bisa dipasarkan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah terkait dengan harga agar stabil agar tidak merugikan mereka.
Salah satu program pemerintah yang harus kita sambut adalah redistribusi aset. Pemerintah berupaya untuk melakukan redistribusi tanah-tanah kepada masyarakat. Ini bisa kita menjadi peluang kita untuk bisa diolah. Tanah-tanah tersebut harus dikelola dan diolah secara produktif.
Geliat NU di sektor ekonomi semakin baik. Sekarang juga ada Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN). Bagaimana saran bapak untuk HPN?
Semoga mereka bisa menangkap peluang bisnis atau usaha yang ada dengan cerdas dan juga bisa mengimplementasikan peluang-peluang tersebut menjadi nyata untuk kesejahteraan umat.
Jumat, Mei 19, 2017
