Panglima TNI: Umat Islam Jangan Terpecah Belah

Tegal, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta umat Islam di Indonesia jangan sampai terpecah belah dan berperang sendiri.

Hal itu ditegaskan Gatot  saat Safari Ramadhan dan buka bersama di Lapangan Markas Brigade Infanteri (Brigif)/4 Dewa Ratna di Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (14/6).

 

Gatot menilai, saat ini ada indikasi benih-benih perpecahan mulai muncul seiring dengan sikap saling menjelek-jelekkan dan menyalahkan satu sama lain.

"Benih-benih ini sudah mulai ada. Mari kita ingatkan teman-teman kita yang suka mencaci dan menjelekkan orang. Jika kita biarkan ini, negara kita bisa porak poranda," ujar Jenderal bintang empat ini.

Orang nomor satu di jajaran TNI itu menyebutkan, setiap muslim harus rendah hati. Sifat sombong hanya milik Allah. Dalam konteks kekinian, banyak orang yang cenderung mengklaim bahwa diri dan kelompoknya adalah benar sementara yang lain salah.

Menurutnya, jika umat Islam tidak berpedoman pada nilai-nilai ini (rendah hati dan tidak menyalahkan orang lain-red), maka perang saudara tidak terelakkan. Perang saudara dan hilangnya sikap cinta tanah air inilah yang menjadi salah satu sebab negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah berkecamuk hingga sekarang.

Meski demikian, Jenderal kelahiran Tegal itu menyebut, Jawa Tengah merupakan daerah yang adem ayem. Di saat beberapa daerah lain sedikit bergejolak, Jawa Tengah telah menunjukkan diri bahwa masyarakatnya hidup guyup dan rukun.

Menurut dia, hal itu tak lepas dari peran ulama yang bersinergi dengan TNI-Polri, serta semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Gatot merencanakan gerakan doa bersama seluruh elemen masyarakat yang akan digelar bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan itu dikhususkan pada khataman Al-Qur’an yang digelar di seluruh markas atau kantor satuan jajaran TNI dari Sabang sampai Merauke.

Adapun buka bersama diikuti oleh ribuan santri dari berbagai daerah. Selain itu, juga digelar santunan kepada 1.423 anak yatim. 

Kegiatan tersebut juga diikuti Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Tatang Sulaiman, Kapolda Irjen Condro Kirono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ulama Kharismatik asal Pekalongan Maulana Habib Luthfi bin Yahya, Habib Tohir Alkaf, Bupati Tegal Enthus Susmono dan tokoh-tokoh lainnya.NU Online

Read more »

Hidupkan Tradisi Lama Melalui Festival Patrol

Bupati Anas sedang mengajari dua anak wisatawan asing
yang ikut menyaksikan pembukaan Festival Patrol bermain musik patrol di atas panggung.

BANYUWANGI – Untuk melestarikan tradisi musik patrol, Pemkab Banyuwangi menggelar Festival Patrol. Pembukaan Festival Patrol itu dilakukan Bupati Abdullah Azwar di halaman Stadion Diponegoro kemarin malam (13/6).

Pembukaan festival patrol berlangsung lancar dan semarak. Walau pun udara malam cukup dingin, warga tetap antusias membanjiri lokasi tersebut. Tampak pula di tengah undangan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu beserta istri, Ketua DPRD Pakpak Bharat dan beberapa anggotanya, serta para kepala SKPD.

Selain itu juga terlihat beberapa wisatawan asing yang tampak begitu menikmati pertunjukan tersebut bersama anggota keluarganya. Pembukaan ini ditandai dengan pemukulan alat musik terothok Bupati Azwar Anas, Bupati Pakpak Bharat, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, dan para wisatawan asing yang hadir.

Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan penampilan patrol anggota Polres Banyuwangi sebagai pembuka. Berlanjut dengan penampilan grup patrol Kampung Kawitan Temenggungan Banyuwangi yang membawakan jazz patrol dengan irama unik yang tak kalah memikat.

Bupati Anas mengatakan festival patrol sengaja digelar untuk menghidupkan kembali tradisi lama yang saat ini sudah mulai tergeser. Patrol adalah tradisi unik karena hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadhan.

“Patrol adalah tradisi kebersamaan yang harus kita lestarikan. Tradisi ini tidak hanya membangunkan orang untuk makan sahur, tapi juga menjaga keamanan lingkungan. Melalui festival semacam ini, kita coba membangkitkan kembali tradisi lama yang sudah mulai ditinggalkan masyarakat,” kata Anas.

Festival patrol ini, juga melibatkan para budayawan sebagai kurator. Di samping juga melibatkan seniman-seniman muda yang pandai menge mas patrol menjadi sesuatu yang berbeda. “Contohnya jazz patrol dari Kawitan yang memang digagas anak-anak muda di Kampung Temenggungan. Mereka pun terbiasa melibatkan musisi dari berbagai negara saat menyelenggarakan pertunjukan musik di kampungnya,” ujar Anas.

Digelar selama dua hari, di hari pertama event ini diikuti 25 grup. Mereka perform sambil berjalan keliling kampung. Namun sebelumnya, masing-masing grup tersebut diberi kesempatan unjuk kebolehan bermusik dan bernyanyi di atas panggung.

Festival patrol diikuti 25 grup patrol yang dihimpun dari seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi. Masing-masing grup, terdiri dari 15 orang yang memiliki keahlian berbeda-beda. Ada yang pegang seruling, therotok, gong, tempal, kentongan atau pethit.

Selain alat musik, festival ini juga disertai vokalis yang mengiringi musik patrol dengan sejumlah lagu-lagu bernafaskan islami. Seperti muruk ngaji, tombo ati, dan muji syukur. Selama dua malam, para peserta berkeliling ke kampung-kampung.

Kemarin malam (Selasa, 13/6), grup penampil dari Kecamatan Glagah, Rogojampi, Pesanggaran, Tegaldlimo, Purwoharjo, Cluring, Giri, Singojuruh, Wongsorejo, Blimbingsari, Genteng, Gambiran dan Songgon.

Mereka start dari depan Stadion Diponegoro-finish depan RTH Taman Makam Pahlawan dengan melewati sejumlah kampung di jalan Jagung Suprapto, jalan Kapuas, Jalan Musi, jalan Bengawan, Jalan Serayu, jalan Datuk Malik lbrahim, Jalan dr Soetomo, Jalan Pierre Tendean, Jalan Haryono, Jalan Ngurah Rai, jalan A.Yani dan berakhir di depan kantor Pemkab Banyuwangi.

Sedangkan malam kedua tadi malam (Rabu, 14/6), giliran 12 kontingen dari Kecamatan Tegaisari, Srono, Kalibaru, Sempu, Kalipuro, Banyuwangi, Bangorejo, Muncar, Slliragung, Kabat, Licin dan Glenmore.

Mereka akan mengambil start dari tempat yang sama di depan Stadion Diponegoro-finish Pendopo Shaba Swagata Blambangan melewati jalan kampung. Rutenya, jalan Kapuas, jalan Musi, jalan Bengawan, jalan Kali Lo, jalan MH Thamrin, jalan Jembatan KH Abu Amar, jalan Bromo, jalan Nias, jalan Sidopekso, selanjutnya menuju Sritanjung, depan Pendopo kabupaten.

Kreteria penilaian yang ditentukan panitia Festival patroi yaitu, saat start sampai finis sajian teknik penabuh patroi (kreasi kelompok instrumen), teknik atraksi penampilan dan harmonisasi antara irama musik, atraksi dan gending yang dibawakan. Dalam perjalanan yang dinilai yaitu kekompakan, semangat dan ketertiban. (radar)

Read more »

PBNU Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan "full day school"

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj

JAKARTA, - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tidak terburu-buru dalam menelurkan kebijakan.

Kebijakan yang tanpa kajian mendalam, kata dia, bisa menimbulkan polemik di masyarakat.

Said Aqil menyatakan hal itu merespons pemikiran Muhadjir yang akan memperpanjang jam siswa di sekolah. Muhadjir menyebutnya dengan kokulikuler.

PBNU, kata Said Aqil, tidak setuju dengan wacana perpanjangan jam belajar siswa di sekolah selama tidak ada pengkajian secara menyeluruh dan matang.

Sementara Muhadjir mengumumkan wacana tersebut kurang dari dua pekan sejak dia dilantik .

" kebijakan itu perlu ditinjau ulang dengan sikap yang arif agar tidak merugikan masyarakat," ujar Said Aqil di Jakarta, Sabtu (13/8/2016).

Dia menilai wacana, apalagi jika sampai menjadi kebijakan, merugikan madrasah diniyah di pelosok perdesaan yang jadwal kegiatan belajar dan mengajarnya pada siang hingga sore hari.

Menurut Said Aqil , pondok pesantren sudah lama menerapkan konsep pendidikan ala wacana perpanjangan jam belajar siswa di sekolah itu. Pondok pesantren memberi asrama bagi para siswanya alias para santri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, wacana sekolah sehari penuh atau yang disebutnya sebagai kokurikuler tetap berjalan meskipun mendapat penolakan.

Gagasan kokurikuler itu sebelumnya dikenal publik dengan sebutan "full day school".

"Full day (sehari penuh) jalan. Teknisnya belum, tetapi insya Allah jalan," kata Mendikbud seusai berkunjung ke Salah satu  SMK di Imogiri Bantul, DIY, Rabu (10/8/2016).

"Itu berkaitan dengan pendidikan karakter tingkat SD dan SMP," kata dia.

Menurut dia, penerapan sekolah sehari penuh akan terus dikaji dan disiapkan teknis pelaksanaannya. Penerapan itu mempertimbangkan pendidikan karakter meskipun di lingkungan keluarga juga ada pendidikan karakter.

Sumber :KOMPAS

Read more »

MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari

JAKARTA, - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy mengkaji ulang kebijakan sekolah lima hari. Rencananya, kebijakan sekolah lima hari akan diterapkan mulai tahun ajaran 2017.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan pers, Minggu (11/6/2017) menyampaikan, kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada praktik penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang dikelola swadaya masyarakat, misalnya Madrasah Diniyah dan pesantren.

Zainut mengatakan, biasanya kegiatan keagamaan tersebut dimulai setelah pelajar pulang dari sekolah umum, yaitu SD, SMP, dan SMA.

Menurut Zainut, dalam kebijakan sekolah lima hari sepekan, maka berlaku pendidikan selama delapan jam per hari. Hal ini, kata dia, akan membuat model pendidikan Madrasah gulung tikar.

Padahal, pendidikan model Madrasah Diniyah dan pesantren selama ini telah berkontribusi besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia bagi anak didik.

"Untuk hal tersebut, MUI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut," ucap Zainut.

Zainut khawatir apabila kebijakan sekolah lima hari diterapkan, maka akan banyak Madrasah Diniyah yang tutup. Demikian juga dengan pengajar di Madrasah Diniyah menjadi kehilangan pekerjaan.

"Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila," imbuh Zainut.

Diterapkan bertahap

Di sisi lain, Zainut mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana di sekolah, apakah layak untuk diterapkan pendidikan delapan jam sehari. Sebab kalau tidak, imbuhnya, alih-alih tercipa suasana belajar yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Justru anak didik akan merasa jemu dan stress.

Atas dasar itu, Zainut meminta kebijakan ini diterapkan secara bertahap, selektif, dan dengan persyaratan ketat.

"Misalnya hanya diberlakukan bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang memadai. Sedangkan bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak atau belum diwajibkan," kata dia.

Selain itu, Zainut juga mengusulkan, kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal.

"Jadi daerah diberikan opsi untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah, juga diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang selama ini sudah berjalan di masyarakat," pungkas Zainut.KOMPAS.

Read more »

NU Banyuwangi Desak Kepolisian Usut Dalang Demo Berlogo PKI

Ketua PCNU Banyuwangi, KH Masykur Ali.

BANYUWANGI – Munculnya logo palu arit dalam aksi tolak tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, memancing reaksi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat. Melalui Ketua, KH Masykur Ali, keluarga besar Nahdliyin mendesak Kepolisian segera mengusut dalang pemasang lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut.

"Demo itu sah dan dilindungi oleh Undang-Undang, akan tetapi penggunaan atribut atau logo palu arit itu dilarang oleh pemerintah dan kita sebagai warga negara harus patuh," katanya saat dijumpai TIMES Indonesia dikediamanya, di Genteng, Kamis (6/4/2017).

Karena itu, lanjutnya, tidak ada alasan bagi Polisi untuk tidak segera melakukan penyelidikan. Apalagi, lambang PKI sudah jelas haram ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Harus dipahami, kemunculan logo tersebut sangat rawan memicu konflik baru di masyarakat, dan saya yakin tidak semua massa demo tahu, provokatornya yang bertanggung jawab," tegas pengasuh Ponpes Ibnu Sina ini.

Masykur berpesan kepada lembaga dan banom NU di Pesanggaran agar bekerjasama dengan aparat yang berwajib untuk meminimalisir penggunaan logo-logo terlarang dengan memberikan pemahaman terhadap warga.

Kiai yang akrab disapa Abah ini juga meminta agar PT Bumi Suksesindo (PT BSI) tidak bosan-bosan melakukan sosialisasi dan pemahaman. Dengan begitu warga tidak akan ditunggangi kepentingan yang dapat memicu konflik.

terkait logo palu arit dalam demo tolak tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berjanji akan menindak tegas pelaku dibalik aksi demo tolak tambang bersimbol palu arit di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Karena gambar yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut memang terlarang ada di negara Indonesia.

“Kita akan tindak tegas,” cetus Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, saat dihubungi TIMES Indonesia, via selular, Kamis (6/4/2017).

 Sementara itu,Kapolres Banyuwangi, AKBP Agus Yulianto, justru tidak mau berkomentar. Beberapa pertanyaan yang disampaikan TIMES Indonesia, mengenai langkah Kepolisian hanya dibaca tanpa diberi penjelasan.TIMESBANYUWANGI

Read more »

Soal Demo Bersimbol PKI, Kader GP Ansor Banyuwangi Diminta Waspada

 

Spanduk bergambar logo palu arit yang dibentangkan saat aksi tolak tambang
di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran,
Banyuwangi. (Foto: Syamsul Arifin/TIMES Indonesia)

BANYUWANGI – Munculnya logo palu arit dalam aksi tolak tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur terus menuai reaksi. Setelah Pengurus Cabang (PC ) Nahdlatul Ulama (NU), kini PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bumi Blambangan pun ikut angkat bicara.

“Kami minta semua pihak, khususnya para kader Ansor, untuk waspada dan tidak mudah terprovokasi,” ucap Wakil Ketua 1, Abdul Aziz, mewakili Ketua PC GP Ansor Banyuwangi, H Syukron Makmun Hidayat, Kamis (6/4/2017).

Aziz, juga mendesak aparat yang berwenang untuk segera bertindak, sehingga bisa meredam keresahan di masyarakat.

“Gejolak-gejolak yang terjadi terkait tambang, sebaiknya jadi bahan evaluasi semua pihak. Khusus PT Bumi Suksesindo (PT BSI), harus lebih intensif membangun komunikasi dengan semua pihak,” cetus tokoh muda NU yang juga Dosen IAIDA Blokagung, Banyuwangi, ini.

Sementara itu, Kepala Satkorcab Banser GP Ansor Banyuwangi, Mashud, mengecam oknum atau kelompok yang ingin memunculkan kembali PKI di Bumi Blambangan. Karena seluruh publik tahu, bahwa laten Komunis, telah membantai 60 orang lebih kader GP Ansor Banyuwangi.

“Baik sengaja maupun tidak, PKI tidak boleh ada di Banyuwangi, agar tidak terulang sejarah kelam G30SPKI tahun 1965,” katanya.

Seperti diketahui, dalam aksi tolak tambang di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Selasa (4/4/2017), demonstran telah membentangkan spanduk bergambar logo palu arit. Lambang PKI tersebut diarak keliling kampung, termasuk melintasi depan Mapolsek Pesanggaran. Kepolisian mengaku kecolongan karena demo dilakukan tanpa melalui proses perizinan yang berlaku. (TIMESBANYUWANGI)

Read more »

BMKG ; Hati- Hati, Banyuwangi Selatan Rawan Puting Beliung

BANYUWANGI – Seharian kemarin, wilayah Banyuwangi Selatan dinaungi awan hitam. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena bencana masih saja mengintai saat hujan melanda. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banyuwangi  menyebutkan, kondisi cuaca ekstrem seperti ini lebih disebabkan adanya gangguan di wilayah  selatan Pulau Jawa.

Prakirawan BMKG Banyuwangi, Anjar Triono Hadi menjelaskan, hujan yang kerap melanda  wilayah Banyuwangi ini lebih disebabkan adanya pusat tekanan rendah di perairan yang ada di selatan Pulau Jawa. Adanya pusat tekanan rendah  itu membuat angin yang berembus lebih cenderung menuju ke tekanan rendah.”Ada gangguan sejak awal April lalu. Itu yang membuat kondisi di sini cenderung hujan disertai angin kencang,” jelasnya. Dari pantauan radar BMKG, gangguan pusat tekanan  rendah itu masih akan terus berpotensi terjadi hingga  dua hari ke depan. Jika pusat tekanan rendah itu  tidak kunjung hilang, tentu saja kondisi cuaca di wilayah Banyuwangi masih cenderung hujan dengan  kecepatan angin yang cukup tinggi.

”Waspada terus. Hujan dengan angin kencang masih terus terjadi baik pagi, siang atau malam hari,” tandasnya.  Anjar juga meminta seluruh masyarakat, terutama di Banyuwangi Selatan untuk terus waspada hingga  bulan Mei mendatang. Sebab di bulan itu merupakan  bulan transisi cuaca dari musim hujan ke musim  kemarau. Potensi bencana saat musim transisi  juga lebih besar kemungkinan terjadi.

”Kalau musim transisi tidak hanya hujan dan angin kencang. Angin puting-beliung juga bisa berpotensi  terjadi,” tambah Anjar. Cuaca hari ini, seluruh wilayah Banyuwangi masih terus diselimuti  awan dengan potensi hujan ringan   hingga lebat. Untuk wilayah dengan topografi lebih tinggi, seperti  wilayah Banyuwangi barat dan   tengah diprediksi akan dilanda hujan cukup lebat.

”Secara keseluruhan masih berpotensi hujan. Intensitasnya mulai ringan hingga  lebat,” terangnya.  Saat hujan melanda dengan  kondisi awan gelap, hal lain yang  perlu diwaspadai, yakni petir. Masyarakat diminta tidak menghidupkan televisi saat hujan disertai  petir dengan berlangsung. Sebab,   hal itu bisa memicu sambaran petir ke antena pemilik rumah  yang menghidupkan televisi.

”Baik  TV kabel maupun antena lebih baik dimatikan saja saat ada petir.  Semua barang elektronik lebih baik dimatikan juga untuk jaga-jaga jika petir terjadi,” imbuhnya.

Sementara itu, akibat cuaca ekstrem ini pihak BMKG pusat juga  telah memberikan warning kepada masyarakat nelayan di pesisir Laut Selatan untuk lebih berhati-hati dalam melaut. Sebab, gelombang  dengan ketinggian 1,3 hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi  saat gangguan pusat tekanan rendah masih berlangsung.

”Untuk perairan di Selat Bali khusus penyeberangan masih aman gelombangnya. Tapi waspada angin saja, karena angin kencang sewaktu-waktu bisa terjadi di Selat Bali,” pungkasnya. (radar)

Read more »

Setelah tujuh bulan ikan seperti menghilang,Kini Nelayan Muncar Mulai Panen Ikan

MUNCAR-Para nelayan Muncar, kini mulai  bisa tersenyum. Setelah tujuh bulan ikan seperti menghilang, akhirnya mulai dapat ditangkap kemarin (26/3). Nelayan yang bekerja, mulai dapat  tangkapan yang lumayan banyak.  

Salah satu nelayan Muncar, Halim, 46, asal Dusun Palurejo, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, mengatakan ikan di laut Muncar  ini sudah mulai ada sejak sepekan terakhir. Hanya saja, ikan yang muncul itu kebanyakan jenis mernying.“Yang berhasil  ditangkap nelayan baru mernying, lemuru belum ada,” katanya seraya menyebut kalau dirinya  mulai berangkat mencari ikan pada Sabtu (25/3). 

Nelayan lainnya, Mas’udi, 30, dari Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, mengungkapkan selain ikan  mernying, ikan lain yang juga berhasil ditangkap itu jenis  tongkol, putihan, dan cumi-cumi. Hanya saja, jumlahnya  masih sedikit.“Semoga ini awal  yang baik, karena sudah lama  kita paceklik,” ungkapnya.  Hasil tangkapan ikan marnying yang cukup lumayan banyak,  langsung disambut oleh sejumlah  pedagang. Meski ukuran ikan ini sebesar lemuru, tapi para pedagang juga banyak yang berebut.“Katanya belum bisa memenuhi  pasar, ikan langsung habis di pasar lokal saja,” jelasnya. 

 Salah satu tukang angkut ikan di Pelabuhan Muncar, Tukiran, selama sepekan ini hanya melihat hasil tangkapan nelayan itu  ikan mernying. Ikan yang baru  turun dari kapal, langsung diserbu oleh pedagang.

“Ikan jenis lain masih satu dan dua dua saja, yang banyak mernying,” terang pria asal Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari itu.  Di tempat terpisah, Halimah,  45, seorang pedagang ikan asal Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar,  menjelaskan ikan mernying  yang banyak ditangkap para nelayan itu masih sebatas memenuhi kebutuhan di beberapa pasar.

“Masih belum sampai dikirim ke luar, saya  lihat ikan habis di pedagang-pedagang kecil saja. Jadi belum ada yang dikirim ke luar Banyuwangi,” katanya. Dari pantauan Jawa Pos Radar Genteng, meski sepekan  terakhir sudah mulai ada tanda-tanda ikan keluar, tapi sebagian besar nelayan masih memilih  untuk tidak melaut. Mereka   yang sepekan ini bekerja, diperkirakan hanya 10 persen  sampai  25 persen dari jumlah nelayan  yang ada di Muncar.(radar)

Read more »

Pernyataan Sikap PCINU Belanda atas Perjuangan Rakyat Kendeng

Bismillahirrahmanirrahim

Seperti banyak diketahui, Pemprov Jateng tetap berkeras memberikan izin lingkungan penambangan meski telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 Tahun 2016. Izin baru inilah yang diprotes oleh Almarhumah Ibu Patmi dkk karena jelas eksploitasi tambang akan merusak lingkungan tanah kampungnya.

Selain itu, putusan baru tentang izin lingkungan penambangan juga dinilai mengandung keharaman menurut keputusan Bahtsul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 yang lalu. Keputusan Bahtsul Masail yang berasal dari pertanyaan ‘(1) bagaimana hukum melakukan eksploitasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Dan, (2) bagaimana hukum aparat pemerintah terkait memberi izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam?.’ Jawaban atas pertanyaan mendasar dan krusial diatas disepakati bahwa ‘(1) eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram; dan (2) pemberian izin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi maka hukumnya haram jika disengaja.’ 

PCINU Belanda menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jateng dengan menerbitkan kembali izin lingkungan penambangan pabrik semen di Kendeng (baca: SK Gubernur 660.1 Tahun 2007), tidaklah benar, baik dan tepat. 

PCINU Belanda juga memandang apa yang dilakukan oleh Ibu Patmi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan alam merupakan sikap amar ma’ruf nahi munkar. Oleh karenanya, PCINU Belanda menyampaikan rasa berkabung atas berpulangnya Ibu Patmi warga Kendeng, seorang yang berjihad yang berjuang menentang eksploitasi alam yang dilakukan oleh Korporasi Semen di Rembang. PCINU Belanda juga berpandangan bahwa izin baru (baca: SK Gubernur Jateng 660.1 Tahun 2017 tentang izin lingkungan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang Provinsi Jateng) telah menyeret Indonesia di ujung tanduk cara berhukum yang buruk. Izin ini jelas sudah memicu ketepurukan prinsip negara hukum yang makin kronis, nihilnya legitimasi sosial hak asasi mansia dan merobek-robek prinsip keadilan lingkungan. 

Pertama, kebijakan izin lingkungan penambangan yang baru telah mengkhianati prinsip negara hukum Indonesia. Lantang bunyi UUD 1945 bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum,’ namun perintah konsitusi ini dicampakan oleh cara berhukum Gubernur Jateng. Keluarnya kebijakan izin lingkungan penambangan yang baru, jelas membuktikan bahwa Gubernur tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung (baca: Putusan MA Nomor 99 PK/ TUN/ 2016). 

Syahdan, akal-akalan mentaati putusan MA, yang memerintahkan supaya mencabut izin lingkungan penambangan, Gubernur Jateng memang melakukannya dengan mencabut izin lingkungan yang lama (baca: SK Gubernur Jateng No 660.117 tahun 2012) melalui surat keputusan Gubernur sembari membuka sedikit peluang gelap (baca: SK Gubernur Nomor 660.1/4 tahun 2017) pada tanggal 16 Januari 2017. Dan, sebulan kemudian, publik pun kembali dibuatnya bersedih dengan keluarnya keputusan izin lingkungan penambangan (baca: SK Gubernur Jateng 660.1 Tahun 2017). 

Padahal majelis hakim dalam putusan MA memberikan pertimbangan hukum untuk melarang penambangan di Kendeng Rembang. Saat itu, hakim yakin betul bahwa daerah pegunungan Kendeng adalah daerah Cekungan Air Tanah (CAT) yang tidak boleh ditambang. Bahkan Majelis Hakim juga mencatat bahwa Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu terbentang luas sumber mata air seluas 501 Ha. 

Selain itu juga, tidak terlihat adanya niat baik dan solusi kongkret untuk kebutuhan warga, utamanya problem kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. 

Dengan tegas juga, hakim menyatakan bahwa sosialisasi pendirian pabrik hanyalah formalitas saja, sementara diujung sana, rakyat berkumpul melakukan aksi massa dengan Sikap Penolakan Warga Rembang tertanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangi oleh 2.501 warga. Majelis hakim menilai ‘pesan-pesan yang diharapkan belum sampai kepada sebagian masyarakat, sehingga persepsi positif yang diciptakan Tergugat II (PT Semen Indonesia) belum terwujud.’ Putusan MA tidak dipahami secara utuh oleh Gubernur Jateng dalam menyusun kebijakan yang berkeadilan sosial. 

Dengan demikian, terbitnya izin lingkungan penambangan yang baru dalam dunia hukum adalah noda hitam dilembar kertas putih dunia hukum kita. Jelas perumus Indonesia negara hukum dulu yang duduk di panitia hukum dasar BPUPKI 1945, seperti: Soepomo, Soebardjo, Latuharhary, Sartono, dan Wachid Hasyim akan bersedih, menyaksikan konsep negara hukum dicabik-cabik, seperti ini!

Kedua, kebijakan izin lingkungan penambangan yang baru ini menodai penghormatan pada hak asasi manusia. Kebijakan ini melanggar hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1) setelah terbitnya SK Gubernur Jateng, hukum sepertinya dipermainkan. Sebuah mahkamah pengadilan yang berwibawa dengan kekuatan hukum yang mengikatnya dan final, dilangkahi dengan ‘kebijakan tipu-tipu.’ Kebijakan ini juga telah menabrak hak atas bebas dari perlakukan diskriminatif (Pasal 28I ayat 2). Harusnya pemerintah mengkreasikan ‘keadilan sosial,’ lantaran dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah dalam hal ini Gubernur Jateng malah membuahkan ‘keadilan korporasi.’ Gubernur Jateng telah berlaku diskriminatif dengan lebih memihak pada modal kapital ketimbang jeritan rakyatnya sendiri. Selain itu, kebijakan tersebut juga nyata-nyata membentur konsep hak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak (Pasal 40 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), jika saban hari rakyat dihantui bahaya dampak lingkungan pabrik semen. Saat warga Kendeng yang menolak pabrik Semen pun terus tak didengar suaranya, kehadirannya pun tidak diakui dalam proses penyusunan kebijakan yang harusnya partisipatif, maka sekali lagi mereka juga kehilangan ‘hak untuk diakui di hadapan hukum’ (Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights). 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka PCINU Belanda menyatakan:

1. Bersimpati cukup mendalam terhadap perjuangan para warga Kendeng untuk mempertahankan kelestarian tanah kampungnya. Berjuang mulai dari mendirikan tenda perjuangan di Kendeng, mengajukan gugatan ke pengadilan, aksi dipasung semen jilid pertama, aksi payung di depan Gubernuran Jateng, sampai aksi dipasung semen jilid II. Kami juga memberikan dukungan sepenuhnya secara lahir dan batin terhadap perjuangan mereka; 

2. Menyampaikan duka terdalam kepada Bu Patmi, semoga khusnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan;

3. Menyayangkan sikap Gubernur Jateng yang telah melanggar putusan MA dan mempermainkan rakyatnya dengan menerbitkan kebijakan izin lingkungan yang baru; 

4. Mendorong supaya Presiden berani mengambil sikap tegas dalam membatalkan kebijakan izin lingkungan penambangan yang baru. Dan, mendorong keadilan kembali hadir diantara rakyat. 

Den Haag, 22 Maret 2017/24 Jumadi Tsani 1438H

Pengurus Tanfidziyah Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Belanda

Fachrizal Afandi (Ketua)

Syahril Siddik (Wakil Ketua)

Read more »

Gus Sholah: Tanpa Kiai dan Pesantren, Indonesia Hancur Berantakan

JOMBANG – Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, Jatim, KH Salahuddin Wahid menilai, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat luas. Hal itu diungkapkan Gus Sholah saat meresmikan berdirinya Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I), di Tebuireng, Sabtu (18/3/2017).

Yayasan yang didirikan oleh belasan tokoh pesantren lintas ormas, cendekiawan lintas kampus, dan beberapa pengusaha muslim tersebut dimaksudkan untuk menguatkan peran pesantren dalam tiga ranah. Yaitu, pesantren sebagai benteng pembangunan karakter, pembangunan ekonomi umat, dan salah satu pilar kekuatan kepemimpinan bangsa.  Dalam sambutannya, Gus Sholah yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina YP3I mengulas peran pesantren dan ulama dalam sejarah perjalanan bangsa. "Kalau tidak ada kiai dan pesantren, maka patriotisme warga nusantara --yang kemudian menjadi bangsa Indonesia-- akan hancur berantakan," ungkap Gus Sholah mengutip catatan Douwes Dekker.

Menurut Gus Sholah, harus diakui bahwa kalangan di luar pesantren adalah kelompok yang mulai menumbuhkan rasa kebangsaan dalam Kongres Pemuda II pada 1928. "(Tapi) nasionalisme yang mereka usung adalah nasionalisme yang tidak memberi tempat memadai bagi sesuatu yang berbau keislaman," ujarnya di hadapan ratusan kiai yang memenuhi Aula H. Bachir Pesantren Tebuireng.

Adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini kemudian mengulas upaya-upaya peminggiran Islam dalam catatan sejarah. "Dalam buku berjudul 'The Idea of Indonesia, A History' karya RE Elson, tidak ada tempat bagi Islam. Nama KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan dan H Agus Salim tidak tertulis dalam buku itu. Buku karya Ricklefs juga bernada sama. Yang tertulis hanya nama HOS Tjokroaminoto," tandasnya.

Pada saat itu, imbuh Gus Sholah, pandangan kalangan luar terhadap pesantren dapat disimpulkan dari pidato Bung Karno saat mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Ciputat pada 1964. Dalam pidato tanpa teks, Bung Karno mengkritik pesantren dengan menyebutnya sebagai gudang besar yang tidak punya pintu dan jendela, sehingga terasa pengap dan apek.

Terhadap penilaian tersebut, Gus Sholah lalu mengutip pendapat Menteri Agama saat itu. "Menurut KH Saifuddin Zuhri (Menag saat itu), yang menganggap bahwa pesantren tidak punya jendela dan pintu adalah mereka yang tidak tahu di mana letak pintu dan jendela (pesantren) itu," tegasnya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Terkait tantangan ke depan, Gus Sholah melihat bahwa potensi pesantren dalam pendidikan amat besar, tetapi belum termanfaatkan dengan baik. "Ada potensi lain yang bisa dimanfaatkan tapi hampir belum tersentuh, yaitu dalam aspek ekonomi. Inilah salah satu potensi yang akan menjadi bidang garapan dari YP3I dan pihak lain," tandas lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Potensi lain yang dimiliki pesantren adalah ajaran wasatiyah (moderatisme) yang diajarkan sejak awal penyebaran Islam di wilayah nusantara. "Islam rahmatan lil alamin yang membuat Islam dan paham kebangsaan (Indonesia) bisa terpadu dan tidak memicu konflik, seperti di banyak negara Timur Tengah," tandasnya.

Selain diisi orasi Gus Sholah, deklarasi YP3I juga dimeriahkan dengan seminar yang dihadiri oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Haddad dan Sekjen Kementerian Agama Nur Syam. Juga pameran produk unggulan dari berbagai pesantren di Indonesia.

Beberapa kiai dan cendekiawan terkemuka yang tampak hadir antara lain Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Sholeh Qosim, Imam Besar Masjid Al-Akbar KH Ahmad Zahro, pengurus Masjid Istiqlal KH Muzammil Basuni, Pengasuh Pesantren Darunnajah Jakarta Shofwan Manaf dan Rektor Universitas Darussalam Gontor KH Fathullah Amal Zarkasyi. Juga, Ketua Umum YP3I Marzuki Alie dan Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono.(TIMESBANYUWANGI )

Read more »

Kabar Duka: KH Hasyim Muzadi Tutup Usia

Jakarta, 

Innalillahi wainnailaihi raijiun. Ketua Umum PBNU periode 1999-2010 KH Hasyim Muzadi tutup usia pada Kamis (16/3) sekitar pukul 06.25 WIB. Kabar duka ini segera menyebar di dunia maya dan memenuhi halaman media massa.

"Telah wafat KH. Hasyim Muzadi pagi ini. Mari doakan almarhum diampuni kesalahannya, diterima amal bajiknya, berada di sisiNya. Al-faatihah," tulis Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, beberapa menit lalu melalui akun Twitter pribadinya.

Rabu kemarin Presiden Joko Widodo sempat menjenguk anggota Dewan Pertimbangan Presiden KH Hasyim Muzadi ini dan mendoakan agar Kiai Hasyim segera sembuh. Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut oleh istri dan anak-anak Kiai Hasyim.

Kondisi kesehatan Kiai Hasyim menurun minggu-minggu terakhir dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Lavalette. 

Setelah dirawat beberapa hari, kondisi kesehatannya pun sempat membaik dan diperbolehkan pulang ke kediaman di Lowokwaru. Hingga akhinya mengembuskan nafas terakhir di sini.

Kiai Hasyim merupakan salah satu tokoh NU yang berkiprah hingga dilevel internasional.  Hingga kini ia tercatat sebagai Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS). 

Hasyim muda menempuh jalur pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950, dan menuntaskan pendidikannya tingginya di Institut Agama Islam Negeri Malang, Jawa Timur pada tahun 1969.

Pada tahun 1992 ia terpilih menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang di kemudian hari mengantarkannya menjadi Ketua PBNU pada tahun 1999. Tercatat, suami dari Hj. Muthomimah ini pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur pada tahun 1986, yang ketika itu masih bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan. (Mahbib/NU Online)

Read more »

Asosiasi Kades dan Komunitas GEMPAR Banyuwangi Gagas Pemecahan Wilayah Jadi 2 Kabupaten

Banyuwangi  – Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (ASKAB) bersama Komunitas Masyarakat  Peduli Pemekaran  (GEMPAR), menggagas  adanya pemecahan wilayah Banyuwangi menjadi 2 Kabupaten.

Menurut ketua ASKAB Agus Tarmidi mengatakan, pemecahan wilayah Banyuwangi menjadi 2 Kabupaten sangatlah penting. Kajian ini didasari dari perhitungan luas wilayah. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Malang dulunya, hanya selisih 5 km kini menjadi tiga wilayah yakni, 2 kota madya dan 1 kabupaten. Selain itu jika pemecahan wilayah terrealisasi maka masyarakat yang berdomisili di wilayah pinggiran Banyuwangi selatan akan lebih diuntungkan.

“Seperti halnya masyarakat Sarongan, Sanggar, Tegaldlimo, dan Kalibaru, tidak perlu menempuh jarah sangat jauh untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan.  khususnya surat-surat yang harus di terbitkan oleh pemerintah Kabupaten,” ucap Agus Tarmidi kepada Kabarpas.com, Minggu (12/03/2017).

Hal senada juga disampiakan oleh Ketua GEMPAR Suparmin. Ia mengatakan, pemekaran ini sangat menunjang pelayan terhadap masyarakat lebih baik.

Rencana ASKAB dan GEMPAR akan mengusulkan nama Kabupaten Blambangan untuk wilayah selatan yang meliputi Kecamatan Srono, Genteng, Glemore, Kalibaru, Tegal Sari, Bangorejo, Pesanggran, Siliragung, Purwoharjo, Gambiran, Cluring, Muncar, dan Tegaldlimo. Untuk selebihnya masih tetap ikut dalam wilayh lama yakni Kabupaten Banyuwangi.

“Pemekaran ini juga mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD yang diterima Kabupaten Banyuwangi. Sehingga hal ini juga dapat menunjang pemerataan pembangunan yang ada,” tegas Suparmin kepada Kabarpas.com

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila gagasan ini dapat terealisasikan, pastinya juga akan berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja untuk di pekerjakan di Dinas-Dinas yang baru di Kabupaten Blambangan. (Kabarpas.com)

Read more »

“Alhamdulillah, Kondisi Kiai Hasyim Muzadi Mulai Membaik”

 MALANG – Setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Lavalette, Kota Malang, Jawa Timur, kondisi KH Hasyim Muzadi, mulai membaik. Kini Kiai Hasyim mulai mengumbar senyum kepada para penjenguknya di ruang ICU, di RS Lavalette.

Menurut pengakuan anggota DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad kepada wartawan usai menjenguk KH Hasyim Muzadi, Senin (13/3/2017), bahwa kata dokter kondisi Kiai Hasyim terus membaik.

"Saya tanya dokter yang menanganinya, kondisi beliau (KH Hasyim Muzadi), terus membaik. Beliau adalah tokoh NU, dan ulama, semuanya sangat mengharapkan beliau segera sembuh," harap Anwar Sadad.

Menurut Anwar Sadad, ada rencana Kiai Hasyim akan pindah ruangaa. “rencana mau dipindah ruangan," katanya.

Selama ada di ruang ICU katanya, Kiai Hasyim menunjukkan respons positif. Mislanya, saat ada yang menjenguk, sudah mengumbar senyum. “semoga terus membaik,” harapnya lagi.

Diketahui, Anwar Sadad datang bersama rombongan termasuk Ketua PCNU Kota Surabaya, H Muhibbin Zuhri.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal kondisi KH Hasyim Muzadi dari pihak RS Lavalette, Kota Malang.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa juga menjenguk KH Hasyim Muzadi, Minggu (12/3/2017) di RS Levalette.

Saat itu, Khofifah ditemani Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Eko Putro Sanjoyo. Keduanya langsung masuk ke ruang CVCU RS Levalette, tempat KH Hasyim dirawat.

Usai menjenguk, Khofifah juga menyampaikan bahwa kondisi Kiai Hasyim sudah mulai membaik. Hal itu setelah diberikan advis respon motorik dan sensoriknya bagus. Khofifah juga mengaku telah memberikan semangat agar kondisi Kiai Hasyim terus membaik.

"Jika Allah memberikan penyakit, Allah pasti juga menyiapkan obatnya. Mudah-mudahan ini ketemu obatnya supata beliau segera sembuh,” katanya.

Selain itu, Khofifah juga berharap doa dari masyarakat Indonesia lebih khusus warga nahdliyin (NU), untuk KH Hasyim Muzadi agar kondisinya terus membaik. “Karena pemikiran beliau sangat dibutuhkan negeri ini,” katanya. (TIMESBANYUWANGI)

Read more »