ansorgenteng.blogspot.co.id

ansorgenteng.blogspot.co.id
Tampilkan postingan dengan label KEINDONESIAAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KEINDONESIAAN. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 Mei 2018

PBNU: Negara Indonesia Sesuai dengan Ajaran Islam

Jakarta,
Ketua PBNU H Marsudi Syuhud menyalahkan tindakan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku jihad atas nama agama dan menganggap bahwa negara Indonesia adalah kafir dan toghut.

Menurutnya, negara Indonesia sudah sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Indonesia didirikan hasil ijtihad para pendiri bangsa dan para kiai dengan mengikuti cara Nabi Muhammad yang mendirikan negara madinah.

“Di Negara Madinah ini seluruh agama dijamin. Itu zaman Rasulullah mendirikan Negara Madinah. Ada agama Islam, ada Nasrani ada agama Yahudi, ada agama Majusi, itu di Negara Madinah yang Rasulullah dirikan,” kata Marsudi di sela-sela konferensi pers yang dilakukan oleh tokoh lintas agama di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (13/5), menanggapi peristiwa pengeboman di tiga gereja di Surabaya. 

Atas dasar kesepakatan para pendiri bangsa dan para kiai, maka siapapun tidak boleh menganggap bahwa Indonesia negara kafir atau toghut

Marsudi mengakui bahwa negara Indonesia mempunyai banyak kekurangan, namun bukan berarti membenarkan tindakan radikalisme dan terorisme. Apalagi sampai membunuh orang yang tidak berdosa. Seseorang yang membunuh orang lain yang tidak berdosa atau membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan ia membunuh semua manusia sebagaimana yang tertera pada QS Al-Maidah:32.

Bahkan, lanjut pria yang juga Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta itu, agama Islam menganjurkan agar siapapun melakukan perbuatan yang baik kepada semua makhluk tanpa melihat latar belakang agama yang dianutnya.

“Memperbaiki dan membuat bagaimana kita hidup rukun itulah ajaran agama yang sesungguhnya,” jelasnya. (Husni Sahal/Muhammad Faizin / NU Online ).



http://picasion.com/

Sabtu, 06 Mei 2017

Pemikiran KH Hasyim Asy'ari Dibedah di Gedung MPR

 JAKARTA – Untuk ke sekian kalinya, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) menegaskan bahwa keislaman dan keindonesiaan tidak perlu dibenturkan. Penegasan itu disampaikan kembali oleh Gus Sholah saat membuka seminar yang membedah pemikiran KHM Hasyim Asy'ari di Gedung Nusantara V, Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
Gus Sholah menjelaskan, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, proses memadukan keislaman dan kebangsaan mengalami dinamika yang sangat tinggi. Mulai dari berdirinya Jong Islamieten Bond (Perhimpunan Pemuda Islam), terbitnya fatwa Resolusi Jihad, hingga masuknya sila pertama dalam Pancasila. Pasca kemerdekaan, proses tersebut berlanjut dengan pendirian Departemen Agama dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. "Juga, penerimaan Pancasila sebagai asas negara, terbitnya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama serta memasukkan pesantren dalam  nomenklatur pendidikan Islam," urai pria yang juga menjabat Rektor Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) Tebuireng ini.
Dengan gambaran perjuangan tersebut, salah satu cucu pendiri NU itu menyayangkan jika saat ini masih ada upaya untuk mempertentangkan kembali antara keislaman dan keindonesiaan. “Mari kita mengislamkan Indonesia dan mengindonesiakan Islam,” seru Gus Sholah. 
Dalam kesempatan sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan menjelaskan, Kiai Hasyim Asy'ari mengajarkan pada umat bahwa Islam dan nasionalisme tidak bertentangan. "Justru, keduanya saling menguatkan," ujar pria kelahiran Lampung ini.
Zulkifli Hasan mengaku sangat setuju dengan jargon yang dipopulerkan Kiai Hasyim, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. “Nampak sekali, Kiai Hasyim membangun spirit Islam dalam nasionalisme. Ulama sekelas beliau punya kapasitas untuk membangunnya,” tegas Zulkifli.
Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hasyim Asy'ari (PKPHA) Tebuireng Mif Rohim Syarkun menilai, fatwa Resolusi Jihad yang dicetuskan Kiai Hasyim telah menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia. "Maka, dalam momentum ini kita perlu mempersatukan MPR sebagai lambang kebesaran Indonesia dengan Tebuireng sebagai simbol kekuatan umat Islam, ulama, dan pesantren," ujarnya.
Selain Gus Sholah dan Zulkifli Hasan, seminar pemikiran Hadratus Syaikh KH. M. Hasyim Asy’ari ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan ulama sepuh NU KH. Tholhah Hasan. Selain itu, tampak hadir Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan  keluarga besar KHM Hasyim Asy'ari serta civitas akademika Unhasy Tebuireng.TIMESBANYUWANGI

Rabu, 26 April 2017

Taushiyah Kebangsaan Wantim MUI – Pleno 17

Bismillahirrahmanrirahim
TAUSHIYAH KEBANGSAAN
DEWAN PERTIMBANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
RAPAT PLENO KE- 17

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله ولا حول ولا قوة إلا بالله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Ø¥ِÙ†َّ اللّÙ‡َ ÙŠَØ£ْÙ…ُرُÙƒُÙ…ْ Ø£َÙ† تُؤدُّواْ الأَÙ…َانَاتِ Ø¥ِÙ„َÙ‰ Ø£َÙ‡ْÙ„ِÙ‡َا ÙˆَØ¥ِذَا Ø­َÙƒَÙ…ْتُÙ… بَÙŠْÙ†َ النَّاسِ Ø£َÙ† تَØ­ْÙƒُÙ…ُواْ بِالْعَدْÙ„ِ Ø¥ِÙ†َّ اللّÙ‡َ Ù†ِعِÙ…َّا ÙŠَعِظُÙƒُÙ… بِÙ‡ِ Ø¥ِÙ†َّ اللّÙ‡َ Ùƒَانَ سَÙ…ِيعاً بَصِيراً

Setelah mencermati dengan seksama perkembangan kehidupan bangsa akhir-akhir ini, didorong oleh rasa tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan, serta kewajiban beramar makruf dan bernahyi munkar untuk kemaslahatan umum, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang terdiri dari segenap pimpinan Organisasi/Lembaga Islam dan tokoh-tokoh ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, dengan senantiasa mengharap rahmat, taufik, dan ridha Allah SWT, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bahwa kehidupan bangsa dewasa ini, terutama terkait Pilkada serentak dan hal-hal yang mengitarinya, telah menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan politik yang tajam yang nyaris membawa perpecahan bangsa. Keadaan demikian ikut diperparah oleh pertentangan pendapat dan sikap terhadap kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta dan proses pengadilan yang menyertainya. Oleh karena itu, kepada keluarga bangsa dipesankan agar tidak terjebak kepada pertentangan dan permusuhan. Perbedaan aspirasi dan kepentingan politik tidak harus membawa perpecahan dan terganggunya persaudaraan kebangsaan.

  2. Bahwa sebagaimana Sikap dan Pandangan Keagamaan Majelis Ulama Indonesia tentang kasus penistaan agama pada tanggal 11 Oktober 2016 yang diperkuat dan didukung oleh Taushiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI pada 9 November 2016, maka harus dilakukan penegakan hukum secara berkeadilan, transparan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tanpa bermaksud mencampuri proses peradilan, namun karena proses tersebut telah dengan kasat mata menunjukkan hal yang patut diduga adanya campur tangan, seperti ditunjukkan oleh penundaan penuntutan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang cenderung membebaskan terdakwa, maka Dewan Pertimbangan MUI menilai bahwa tuntutan itu telah mengusik rasa keadilan masyarakat, khususnya umat Islam. Untuk itu Dewan Pertimbangan MUI memesankan kepada Lembaga Penegak Hukum agar berhati-hati dan berhenti dari kecenderungan mempermainkan hukum.

  3. Mengajak Penyelenggara Negara, khususnya lembaga penegakan hukum, untuk bersungguh-sungguh dan secara konsisten serta konsekwen menegakkan hukum secara berkeadilan. Jika tidak demikian, atau jika adanya campur tangan pemerintah dalam proses penegakan hukum, maka hal itu potensial menimbulkan ketakpercayaan (distrust) yang kemudian membawa sikap ketidaktaatan (disobedience) rakyat terhadap hukum dan penegakan hukum. Lebih dari pada itu, jika ketidakadilan hukum itu, seperti atas kasus penistaan agama,  berhubungan dengan keyakinan masyarakat, khususnya umat beragama (Islam), maka mereka akan mudah bangkit bergerak memrotesnya demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

  4. Mengajak semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat berbagai agama, dalam rangka memelihara keamanan negara dan kerukunan bangsa, untuk mengembangkan toleransi dan wawasan kebhinnekaan sejati, yaitu budaya dan etika untuk tidak memasuki wilayah keyakinan pihak lain dan tidak mengganggu hal-hal suci yang dianut oleh pihak lain.

  5. Sehubungan dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa akhir-akhir ini, seyogyanya segenap Penyelenggara Negara untuk tidak terbelenggu dan tersandera oleh “Satu Faktor Perusak dan Pemecahbelah Bangsa”. Terlalu rendah derajat kita jika hal itu terjadi, dan terlalu mahal harga yang harus dibayar jika kerusakan dan perpecahan terjadi di negeri ini.

  1. Menghimbau seluruh umat Islam sebagai umat mayoritas negeri ini untuk menjadi perekat bangsa dan mengedepankan akhlaq agung dalam bermuamalah secara nasional. Di samping itu kita dituntut untuk mengokohkan ibadah dan tazkiyatun nafs dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Demikian Taushiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia disampaikan sebagai bentuk sumbangsih dan dukungan terwujudnya negara-bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera .

Billahittaufik walhidayah.


Jakarta,  29 Rajab 1438 H
26 April 2017
Dewan Pertimbangan
Majelis Ulama Indonesia







Ketua

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin




Sekretaris

Dr. H. Noor Achmad

- See more at: http://mui.or.id/id/berita/taushiyah-kebangsaan-wantim-mui-pleno-17/#sthash.XzYwWkYC.dpuf

Sabtu, 18 Maret 2017

Gus Sholah: Tanpa Kiai dan Pesantren, Indonesia Hancur Berantakan


JOMBANG – Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, Jatim, KH Salahuddin Wahid menilai, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat luas. Hal itu diungkapkan Gus Sholah saat meresmikan berdirinya Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia (YP3I), di Tebuireng, Sabtu (18/3/2017).
Yayasan yang didirikan oleh belasan tokoh pesantren lintas ormas, cendekiawan lintas kampus, dan beberapa pengusaha muslim tersebut dimaksudkan untuk menguatkan peran pesantren dalam tiga ranah. Yaitu, pesantren sebagai benteng pembangunan karakter, pembangunan ekonomi umat, dan salah satu pilar kekuatan kepemimpinan bangsa.  Dalam sambutannya, Gus Sholah yang ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina YP3I mengulas peran pesantren dan ulama dalam sejarah perjalanan bangsa. "Kalau tidak ada kiai dan pesantren, maka patriotisme warga nusantara --yang kemudian menjadi bangsa Indonesia-- akan hancur berantakan," ungkap Gus Sholah mengutip catatan Douwes Dekker.

Menurut Gus Sholah, harus diakui bahwa kalangan di luar pesantren adalah kelompok yang mulai menumbuhkan rasa kebangsaan dalam Kongres Pemuda II pada 1928. "(Tapi) nasionalisme yang mereka usung adalah nasionalisme yang tidak memberi tempat memadai bagi sesuatu yang berbau keislaman," ujarnya di hadapan ratusan kiai yang memenuhi Aula H. Bachir Pesantren Tebuireng.

Adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini kemudian mengulas upaya-upaya peminggiran Islam dalam catatan sejarah. "Dalam buku berjudul 'The Idea of Indonesia, A History' karya RE Elson, tidak ada tempat bagi Islam. Nama KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan dan H Agus Salim tidak tertulis dalam buku itu. Buku karya Ricklefs juga bernada sama. Yang tertulis hanya nama HOS Tjokroaminoto," tandasnya.
Pada saat itu, imbuh Gus Sholah, pandangan kalangan luar terhadap pesantren dapat disimpulkan dari pidato Bung Karno saat mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Ciputat pada 1964. Dalam pidato tanpa teks, Bung Karno mengkritik pesantren dengan menyebutnya sebagai gudang besar yang tidak punya pintu dan jendela, sehingga terasa pengap dan apek.
Terhadap penilaian tersebut, Gus Sholah lalu mengutip pendapat Menteri Agama saat itu. "Menurut KH Saifuddin Zuhri (Menag saat itu), yang menganggap bahwa pesantren tidak punya jendela dan pintu adalah mereka yang tidak tahu di mana letak pintu dan jendela (pesantren) itu," tegasnya, disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.
Terkait tantangan ke depan, Gus Sholah melihat bahwa potensi pesantren dalam pendidikan amat besar, tetapi belum termanfaatkan dengan baik. "Ada potensi lain yang bisa dimanfaatkan tapi hampir belum tersentuh, yaitu dalam aspek ekonomi. Inilah salah satu potensi yang akan menjadi bidang garapan dari YP3I dan pihak lain," tandas lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Potensi lain yang dimiliki pesantren adalah ajaran wasatiyah (moderatisme) yang diajarkan sejak awal penyebaran Islam di wilayah nusantara. "Islam rahmatan lil alamin yang membuat Islam dan paham kebangsaan (Indonesia) bisa terpadu dan tidak memicu konflik, seperti di banyak negara Timur Tengah," tandasnya.

Selain diisi orasi Gus Sholah, deklarasi YP3I juga dimeriahkan dengan seminar yang dihadiri oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Haddad dan Sekjen Kementerian Agama Nur Syam. Juga pameran produk unggulan dari berbagai pesantren di Indonesia.
Beberapa kiai dan cendekiawan terkemuka yang tampak hadir antara lain Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Sholeh Qosim, Imam Besar Masjid Al-Akbar KH Ahmad Zahro, pengurus Masjid Istiqlal KH Muzammil Basuni, Pengasuh Pesantren Darunnajah Jakarta Shofwan Manaf dan Rektor Universitas Darussalam Gontor KH Fathullah Amal Zarkasyi. Juga, Ketua Umum YP3I Marzuki Alie dan Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono.(TIMESBANYUWANGI )

Kamis, 02 Maret 2017

Heroisme Santri Lirboyo dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan

Ilustrasi: perjuangan Laskar Santri, Hizboellah.
Resolusi Jihad  yang menekankan wajibnya perang sabil melawan penjajah kolonial sebagai hasil keputusan dalam konferensi para ulama yang tergabung dalam Jam'iyah NU (kala itu masih bernama Hoofd Bestuur Nahdlatul Oelama, HBNO).

Konferensi tersebut diikuti oleh para konsul khususnya dari Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Hadhratussyekh Hasyim Asyari pada 21-22 0ktober 1945 bertempat di kantor HBNO Jalan Bubutan Surabaya. 

Spirit pertemuan itu benar-benar menggerakkan dan menyuntikkan semangat semua komponen bangsa ini untuk ikut berjuang memberi andil mempertahankan kemerdekaan bangsa saat Belanda hendak kembali menjajah dengan memboncengi Pasukan Sekutu.

Pertempuran Surabaya yang memuncak pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai hari pahlawan merupakan suatu rangkaian peristiwa yang dimulai pada hari kedua tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS. Mallaby saat mendarat untuk pertamakali di Surabaya pada 25 Oktober 1945.   

Sebagai respons dari resolusi jihad di atas, terutama kaum santri dari pelbagai pesantren dari banyak daerah kian tergerak untuk terlibat dalam aksi peperangan membela tanah air. Salah satu pesantren yang tempo itu begitu intens terlibat dan terjun ke medan perang berjuang untuk tanah air menghadapi musuh baik di era penjajahan Belanda maupun Jepang adalah Pesantren Lirboyo Kediri, di samping pesantren lain seperti Tebuireng, Buntet Cirebon, dan lain-lain.  

Dengan mengendarai truk dan hanya bersenjata sederhana, Para Santri Lirboyo di bawah komando langsung KH Mahrus Aly berangkat menuju Surabaya menghadapi pasukan Sekutu yang kian hari makin mengganggu stabilitas keamanan dan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan. Tercatat nama-nama merereka yang dikirim antara lain: Syafi'i Sulaiman, Agus Jamaludin, Masyhari, Ridlwan, Baidhowi, dan Damiri. 

Mereka kesumanya berasal dari Kediri. Ada lagi Abu Na'im Mukhtar dari Salatiga, Khudhari dari Nganjuk, Sujairi dari Singapura, Zainudin Blitar, Jawahir Jember, Agus Suyuti Rembang, dan masih banyak lagi santri lainnya. Sebelumnya, KH Mahrus Ali yang mengkoordinir pasukan santri dan laskar Hizbullah tersebut juga salah satu Kiai yang ikut menghadiri dan menyepakati tercetusnya Resolusi Jihad di gedung HBNU Bubutan Surabaya.

Pengiriman pertama ini berjumlah 97 santri. Di surabaya mereka kemudian tergabung dengan Laskar Hizbullah. Selama 8 hari di Surabaya semua santri tersebut menjalankan puasa yang telah diijazahkan oleh Kiai Mahrus. Pada momen perang ini rombongan santri Lirboyo tersebut berhasil merebut sembilan pucuk senjata dari pasukn musuh, dan semuanya dapat kembali dalam keadaan selamat.

Keberhasilan ini tentu tak lepas pula dari restu dan doa KH Abdul Karim dan menantunya KH Marzuki Dahlan yang dari pondok senantiasa memberikan dukungan batin dan spiritual melalui aneka mujahadah yang dipinpin langsung beliau berdua untuk mendoakan bukan hanya bagi santri Lirboyo tapi untuk para pejuang bangsa secara umum.

Sebelum pertempuran Surabaya meletus, tepatnya pasca Bung Karno dan Bung Hatta memplokamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 agustus 1945, Perjuangan para santri Lirboyo telah mulai bergelora.

Tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, Mayor Mahfud yang merupakan mantan Sudanco PETA (semacam komandan seksi) di daerah Kediri menyampaikan berita gembira kemerdekaan itu kepada KH Mahrus Aly, dilanjutkan dengan pertemuan para santri di serambi Masjid Pondok Pesantren Lirboyo. 

Di sana diumumkan bahwa rakyat Indonesia yang telah sekian abad lamanya dijajah oleh pihak asing, sekarang telah resmi merdeka. Santri Lirboyo dalam kesempatan yang sama itu, sepakat melucuti senjata Jepang di Markas Kompitai Dai Nippon di Kediri (kini Markas Brigif 16 Kodam V Brawijaya) yang letaknya sekitar 1,5 Km dari arah timur Pondok Pesantren Lirboyo.

Pada malam hari dengan peralatan seadanya berangkatlah 440 santri mengadakan pernyerbuan di bawah komando KH. Mahrus Aly, Mayor Mahfudh dan Abdul Rakhim Pratalikrama. 

Adalah Syafii Sulaiman yang di kemudian hari menjadi Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Santri yang masih berusia 15 tahun itu, diutus oleh Kiai Mahrus untuk menyusup ke markas Dai Nippon guna mempelajari keadaan dan memantau kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa cukup, Syafii segera melapor kepada Kiai Mahrus dan Mayor Mahfudh.

Invasi para santri itu berhasil. Atas kebijaksanaan Kiai Mahrus, satu truk senjata hasil lucutan Jepang itu dibawa ke Pondok Lirboyo dan setelahnya diserahkan kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang hingga kini (saat buku disusun, red) masih tersimpan di Markas Brawijaya Kediri.

M. Haromain, Tim Penulis buku Sejarah Pesantren Lirboyo terbitan BPK P2L dan Pustaka 1 Abad Lirboyo, 2010.

Rabu, 01 Maret 2017

Rais ‘Aam PBNU Gagas Rembuk Nasional, Ini Alasannya

Jakarta,
Rais ‘Aam PBNU KH Maruf Amin menilai perlunya diadakan dialog atau rembuk nasional kebangsaan. Hal tersebut penting dilakukan untuk memantapkan hubungan yang sudah lama terjalin dan mengakar di Indonesia.

“Untuk memantapkan ukhuwah baik wathaniyah, Islamiyah, insaniyah, bahkan ukhuwah diniyah; perlu adanya semacam upaya penegasan komitmen kebangsaan dari komunitas Muslim khususnya, dan ormas Islam,” kata Rais ‘Aam, Selasa (28/2) di Jakarta.

Kiai Ma’ruf menjelaskan rembuk nasional diisi dengan ikrar bersama majelis-majelis agama. Hal ini untuk merawat kemajemukan, kebinekaan, dan toleransi yang bermuara pada pada satu tujuan, yakni merawat keutuhan dan kesatuan bangsa.

Ia mengharapkan dalam rembuk nasional nanti akan dilakukan, setidaknya tiga hal. Pertama adalah mencari solusi kebangsaan dengan menghilangkan sumber konflik.

“Saling pengertian dan memahami dalam rangka mencari solusi kesatuan bangsa. Jadi ini sifatnya solutif,” terangnya.

Rembuk juga bersifat antisipatif, yakni mencageh terjadinya kemungkinan gesekan antarelemen bangsa.

Lalu yang ketiga, lanjut Kiai Ma’ruf, rembuk bersifat rekosiliatif, yakni menyatukan kembali potensi dan elemen bangsa agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

“Untuk menghilangkan (potensi perpecahan) yang bisa terjadi dibangunlah saling pengertian antarkomponen bangsa, dan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Rembuk nasional diharapkan dapat mengembalikan elemen bangsa kepada semangat 45 yang telah menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh dan bersatu,” pungkasnya. NU Online

Selasa, 14 Februari 2017

Bangsa Indonesia Perlu Hadapi Lima Tantangan Kelola Maritim

Bangsa Indonesia akan hadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
Hukum internasional membuat Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Pengakuan hukum internasional dan masyarakat internasional akan prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya merupakan proklamasi ketiga Indonesia.
“Prinsip hukum negara kepulauan sebenarnya dapat dikatakan sebagai proklamasi ketiga Indonesia, dimana proklamasi pertama adalah deklarasi tertulis indentitas bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928 dan proklamasi kedua adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,” ujar Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno dalam orasi ilmiahnya di Auditorium Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada Kamis (18/08/2016) lalu.
Dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Pengelolaan Kawasan Maritim dan Perbatasan Indonesia dalam Kerangka Kerja Sama Regional Asia Tenggara’, Havas mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi lima tantangan dalam kegiatan mengelola kawasan maritim setelah hukum internasional memberikan hak kedaulatan dan hak berdaulat.
Tantangan pertama, bangsa Indonesia perlu mengetahui isi kolom air laut, biota laut, kandungan dasar laut, keamanan, dan keselamatan laut.
“Indonesia memerlukan ilmu, teknologi, kapasitas keilmuan, dan pembiayaan yang tidak sedikit serta kemungkinan kerjasama internasional, mengingat sejumlah perairan Indonesia berbatasan dengan yuridiksi negara lain,” jelasnya.
Pemanfaatan segala kekayaan laut Indonesia menjadi tantangan kedua bagi bangsa. Havas mengungkapkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan lantaran posisi geostrategis Indonesia. Alur laut navigasi Indonesia tak hanya menghubungkan pulau-pulau yang ada di dalam Indonesia, namun juga menghubungkan kawasan Indonesia dengan perdagangan internasional.
Havas pun mengingatkan akan tantangan ketiga bagi bangsa Indonesia terkait pemahaman akan ancaman terhadap, di, dan dari laut. Sejumlah ancaman tersebut seperti eksploitasi sumber daya alam, adanya pelanggaran hukum di laut seperti penyelundupan dan perdagangan orang, serta ancaman dari negara yang datang melalui laut.
“Tantangan keempat adalah mengamankan kawasan maritim Indonesia dari berbagai ancaman,” jelas Havas. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan secara maksimal kawasan laut Indonesia.
Melakukan foreign policy projection lewat diplomasi maritim adalah tantangan kelima bagi bangsa Indonesia. “Salah satu bentuk sederhana diplomasi maritim adalah diplomasi perbatasan laut dirancang untuk menyelesaikan delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, dan PNG,” jelas Havas.
(National Geographic Indonesia)

Jumat, 23 Desember 2016

Dwi Hartanto, Doktor Aerospace Engineering yang Dirayu Jadi WN Belanda

Dwi Hartanto bersama dengan B.J. Habibie di Den Haag
Pemerintah kembali memanggil para ilmuwan diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Selama sepekan mereka diminta menularkan ilmu untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Cerita mereka sangat inspiratif.
M. HILMI S.-JUNEKA S., Jakarta
DWI HARTANTO tak menyangka ketika suatu siang, saat dirinya asyik melakukan penelitian di laboratorium kampusnya di Belanda, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Melihat nomor di layar, dia tahu bahwa nomor itu berasal dari luar.
’’Si penelepon bilang, bapak ingin bertemu. Saya sempat bingung, siapa bapak yang dia maksud,’’ cerita Dwi ketika ditemui setelah pembukaan Visiting World Class Professor, forum pertemuan diaspora dari berbagai negara, di Jakarta, Senin (19/12/2016).
Sambil memendam rasa penasaran, Dwi mencari tahu siapa ’’bapak’’ yang ingin bertemu dirinya itu. Usut punya usut, ternyata orang yang menelepon tersebut adalah petugas protokoler mantan Presiden B.J. Habibie. Dan, yang dimaksud ’’bapak’’ itu tak lain adalah B.J. Habibie sendiri.
Pria asal Yogyakarta tersebut sempat berpikir ada apa tokoh sekaliber Habibie ingin menemui dirinya. Selang beberapa lama, pertemuan dua generasi antara Dwi Hartanto dan Habibie pun terlaksana awal Desember lalu. Pertemuan nonformal dan santai itu berlangsung di sebuah restoran di Den Haag, Belanda.
Tentu saja, putra pasangan Chamdani dan Astri itu sangat bangga bisa bertemu berdua dengan salah seorang tokoh besar negeri ini tersebut. Memang, itu bukan pertemuan pertama mereka. Dwi pernah bertemu dengan Habibie sebelumnya, tapi bersama banyak orang.
Selain berbincang tentang keilmuan, Habibie meminta Dwi bersedia membantu negara meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Dwi pun menyanggupi permintaan pakar pesawat terbang tersebut. Karena itu, dia bersedia pulang untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan stakeholder pendidikan tinggi di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga curhat soal kegetolan pemerintah Belanda menawari dirinya paspor Negeri Kincir Angin. Sejauh ini, doktor bidang aerospace engineering itu mampu menolak dengan halus.
’’Pak Habibie bilang, kalau pemerintah Belanda masih menawari lagi, saya disuruh melapor ke beliau. Nanti beliau yang menghadapi pemerintah Belanda,’’ kenang Dwi.
Habibie mewanti-wanti agar Dwi tetap keukeuh mempertahankan prinsip kewarganegaraannya. Jangan sampai mau pindah kewarganegaraan di Belanda. Perkara bekerja untuk perusahaan internasional atau bahkan membantu pemerintah Belanda, itu sah-sah saja.
’’Kamu jangan sampai mencabut jati diri dan kewarganegaraan Indonesia-mu,’’ pesan Habibie.
Wanti-wanti suami almarhumah Ainun Habibie itu menguatkan pesan yang disampaikan orang tua Dwi. Setiap pulang ke Jogja, misalnya saat Lebaran, orang tuanya selalu berpesan supaya Dwi tidak lupa asal muasalnya.
’’Memang, di Belanda hujan emas. Tetapi, siapa yang membantu negaramu?’’ kata Dwi menirukan wejangan orang tuanya.
Pria 28 tahun yang sebentar lagi bergelar profesor itu menyatakan, besarnya tawaran berpaspor Belanda itu muncul karena riset yang dilakukan sangat sensitif. Riset-riset Dwi bersama para guru besar dari Technische Universiteit (TU) Delft selama ini menggarap bidang national security Kementerian Pertahanan Belanda, European Space Agency (ESA), NASA, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), serta Airbus Defence.
Salah satu riset sensitif yang dia garap adalah teknologi roket untuk militer dan misi luar angkasa. Dwi juga menggarap satelit untuk riset luar angkasa serta pertahanan dan keamanan (hankam).
Dia terlibat pula dalam penyempurnaan teknologi pesawat tempur Eurofighter Typhoon generasi anyar milik Airbus Defence.
’’Riset bidang itu kan sensitif sekali jika digarap orang dari negara lain,’’ kata ilmuwan muda yang masih betah membujang tersebut.
Kasarannya, potensi untuk menjual hasil riset ke pesaing usaha atau membocorkan pertahanan Belanda ke negara lain sangat memungkinkan. Karena itulah, Dwi berkali-kali ditawari untuk pindah kewarganegaraan Belanda.
Dari riset-riset yang dilakukan, Dwi telah mengantongi tiga paten di bidang spacecraft technology. Sayang, dia terikat kontrak untuk merahasiakan paten tersebut. Dia tidak bisa membeberkan tiga paten itu karena terkait dengan program strategis.
Dia mengaku cukup dilematis saat menolak tawaran pindah kewarganegaraan tersebut. Sebab, biaya kuliah S-2 dan S-3 Dwi di TU Delft dibiayai pemerintah Belanda. Dia tidak ingin dicap sebagai ilmuan yang tidak bisa berterima kasih kepada pihak yang membiayai kuliahnya.
Sarjana Tokyo Institute of Technology itu menegaskan, dirinya tidak memiliki tips khusus saat belajar sehingga mampu meraih gelar doktor dalam usia muda. Menurut dia, kunci utamanya adalah harus memiliki interest atau ketertarikan pada bidang yang digeluti. ’’Butuh lebih dari passion,’’ ungkapnya.
Dia mencontohkan, ketika menggarap roket pada 2015, dirinya hanya sempat tidur 2–3 jam. Waktunya habis untuk melakukan riset-riset di laboratorium. Apalagi, risetnya memerlukan perhatian khusus karena terkait dengan kemampuan high qualified.
’’Sama-sama berbasis teknologi. Tetapi, mendesain motor dengan mendesain pesawat kan beda,’’ katanya.
Bekal lain yang dimiliki Dwi adalah kemampuan di bidang matematika dan fisika. Saat duduk di bangku sekolah, bungsu dua bersaudara itu memang hobi astronomi. Kemampuan menguasai matematika dan fisika itulah yang mengantarkannya menjadi calon profesor di bidang aerospace engineering dalam usia yang terbilang masih muda.
Dwi mengejar gelar profesor melalui program professorship. Program tersebut rata-rata bisa ditempuh dalam 3–5 tahun. Dia memulai program itu pada 2015. Jika semua berjalan lancar, Dwi akan meraih gelar guru besar tersebut pada usia 31–33 tahun.(batampos)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons | Re-Design by AnsorGenteng Online