GP Ansor Berangkatkan 999 Anggota Banser Umrah

TANGERANG - Gerakan Pemuda (GP) Ansor memberangkatkan sebanyak 999 anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna) ibadah umrah, Rabu (21/2/2018).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, program "999 Banser Umroh 2018 Bersama Ketua Umum PP GP Ansor" itu merupakan program yang telah digagas GP Ansor tahun lalu dan direalisasikan pada tahun ini.

"Program ini diadakan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada kader Banser yang telah memberikan dedikasi terbaiknya dalam organisasi," ujar pria yang kerap disapa Gus Yaqut di Lounge Umroh Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Lanjut Gus Yaqut, nantinya rombongan jamaah tersebut akan dibagi ke dalam dua gelombang. Untuk gelombang pertama diberangkatkan pada hari ini yakni sebanyak 350 jamaah. Sementara sisanya akan diberangkatkan pada bulan April mendatang.

Para jamaah pun akan diberangkatkan melalui PT Sorban Nusantara, perusahaan Tour & Travel resmi milik Pimpinan Pusat GP Ansor. Gus Yaqut berpesan kepada ratusan Banser yang berangkat Umrah untuk tetap berperilaku santun, rendah hati, toleran, membantu sesama jamaah, serta menata niat tulus dan ikhlas.

"Tata niat yang tulus, ikhlas, ibadah umroh ini semata karena Allah SWT. Selain memperbanyak ibadah lainnya, selama di Tanah Suci kita harus tetap berperilaku rendah diri, santun, toleran dan membantu sesama jamaah umroh lain," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sorban Nusantara Towus Ainul Yakin menambahkan, jamaah umroh Banser berangkat dengan subsidi dari pimpinan pusat GP Ansor sebesar Rp. 5 juta per orangnya.

"Khusus bagi yang sudah berkhidmah selama lebih kurang 2,5 tahun sebagai anggota Banser, Ketua Umum GP Ansor memberikan subsidi Rp5 juta per orang," kata Towus

Towus menjelaskan, paket umroh dengan durasi selama 9 hari dan fasilitas bintang 4 tersebut sebenarnya bernilai Rp. 22,5 juta. Setelah mendapatkan subsidi masing-masing peserta umroh hanya dikenakan biaya sebesar Rp 17,5 juta.

(kha)

Read more »

GP Ansor Jatim Nilai Ada Aktor di Balik Serangan Ke Pemuka Agama

Peristiwa berbau SARA yang bisa memantik perpecahan antarumat beragama terjadi dalam sepekan terakhir di negeri ini. Terbaru, seorang pria dengan senjata tajam menyerang jemaat Katolik yang tengah melaksanakan Misa di Gereja St. Lidwina Sleman, Yogyakarta, pada Minggu pagi, 11 Februari 2018. Sejumlah orang luka-luka.

Sejumlah pihak menyesalkan peristiwa itu. Apalagi, sebelum kejadian di Sleman, beberapa hari sebelumnya terjadi aksi kekerasan pula yang menimpa seorang pengasuh pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, dan tindakan tidak menyenangkan yang menimpa biksu di Tangerang, Banten.

"Ansor Jawa Timur menilai sepertinya ada aktor di balik kejadian itu, tidak mungkin tiba-tiba menyerang ke gereja tanpa indikasi siapa pengirimnya dan lain sebagainya," kata Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jatim, Abid Umar, di sela acara rapat kerja Ansor Surabaya pada Minggu, 11 Februari 2018.

Mantan Komandan Satuan Koordinator Wilayah Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Jatim itu menjelaskan, kecurigaan itu bisa diajukan karena pola penyerangan dari sejumlah kejadian serupa di Sleman mirip-mirip. "Jangan-jangan nanti pelaku yang di Gereja Sleman mengaku gila juga," ujar pria biasa disapa Gus Abid itu.

Bukan tidak mungkin, lanjut dia, aksi dan kejadian serupa akan menular ke Jawa Timur. Karena itu, seluruh anggota Ansor dan Banser Jatim diminta siap mengantisipasi itu, agar perpecahan antarumat beragama bisa dicegah. "Jangan sampai kita semua saling menyalahkan karena aksi-aksi seperti itu," kata Gus Abid.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, berharap Ansor memainkan peran kebangsaannya dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Menurutnya, sebagai kader yang akrab dengan pengetahuan agama, Ansor harus menyapa semua lapisan masyarakat agar keutuhan Negara Kesatuan RI tetap terjaga.

"Dan saya yakin Ansor bisa menyapa, karena ini Indonesia, Nusantara, dan Ansor bisa berada dimana-mana. Mungkin juga ada Ansor di seluruh Indonesia, ayo kita jaga kota masing-masing, supaya tidak terjadi apa-apa di kota kita masing-masing," kata Risma. (ase)

Read more »

Kyai dihina, 2000 kader NU Nyatakan Sikap

Banyuwangi,  2000 lebih kader NU yang berasal dari seluruh penjuru Banyuwangi berkumpul di depan kantor PCNU Banyuwangi, selasa (06/02). Massa NU akan melakukan Unjuk rasa dukungan kepada Kyai terkait kasus penghinaan Kyai oleh aktivis LSM M. Yunus yang sudah menjadi tersangka dan mendekam di Tahanan.

Rombongan tersebut mengawali aksinya dengan berjalan dari kantor PCNU Banyuwangi menuju pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengawal persidangan kasus penghinaan kyai NU.

KH. Abdilah As’ad kordinator Komando Masyarakat Pendukung Kyai (KOMPAK) menyampaikan bahwa ini merupakan pernyataan tegas dari Kader Nahdliyin atas tindakan penghinaan yang dilakukan Muhammad Yunus dengan memviralkan di media sosial.

“Ini merupakan pernyataan keras dari kami, setelah upaya islah yang telah dilakukan kemudian dilanggar kembali oleh Yunus, ” ungkap As’ad.

Selanjutnya As’ad menegaskan bahwa Komando Masyarakat Pendukung Kyai sebagai representasi dari warga NU, akan mengawal dan memberikan dukungan kepada Kyai yang menjadi panutan warga Nahdliyin.

“Jasa para Kyai tidak dapat dipertanyakan dalam perjalanan sejarah negeri ini. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk berada di depan dalam menjaga marwah para Kyai, ” tegas As’ad

Sementara itu Ayunk Notonegoro kader Muda NU dalam orasinya menyampaikan bahwa ini bukan masalah sepele. Ayunk mengatakan bahwa ini merupakan indikasi pelemahan di dalam struktur NU dengan melakukan delegetimasi terhadap Kyai.

“Selama ini NU telah menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi perjalanan NKRI. Oleh karena itu untuk melemahkan NKRI maka NU yang harus dipecah belah. Hal ini dimulai dari upaya menghilangkan kepercayaan umat terhadap kyai. Ini harus segera dihentikan, ” Tegas Ayunk, lantang.

Di saat yang sama sedang berjalan persidangan di PN Banyuwangi sidang kasus penghinaan Kyai dengan agenda mendengarkan keterangan KH. Maskur Ali sebagai saksi pelapor. (noe)

Read more »

Sikap Resmi PBNU atas Diakuinya Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Melihat dan mengamati dengan seksama dinamika perpolitikan internasional terutama sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pemindahan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, hal ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap Prinsip Hukum Humaniter sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 53 menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. 

Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem No. 252 tanggal 21 Mei 1968 hingga Resolusi DK PBB No. 2334 tanggal 23 Desember 2016 menegaskan bahwa DK tidak akan mengakui perubahan apa pun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967.

Demikian halnya, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2253 tanggal 4 Juli 1967 hingga Resolusi No. 71 tanggal 23 Desember 2016 yang pada pokoknya menegaskan perlindungan Yerusalem terhadap okupasi Israel. 

Melalui Resolusi No. 150 tanggal 27 November 1996, Unesco menyebut “Kota Tua Yerusalem” sebagai warisan dunia yang terancam punah. Dan pembangunan terowongan dekat Masjid Al Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentimen keagamaan di dunia. 

Terkait hal itu bersama ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan sikap:

1. Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel merupakan suatu tindakan yang akan mengacaukan dan merusak perdamaian dunia. Sikap tersebut akan membuat situasi dunia menjadi semakin panas dan mengarah pada konfliik yang tak berkesudahan.

2. Mengecam keras tindakan pengakuan sepihak tersebut. Yerusalem bukanlah ibu kota Israel melainkan Yerusalem adalah ibu kota Palestina yang telah kita akui kedaulatannya. Dalam konteks ini, pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, mengeluarkan beberapa keputusan:

Pertama, PBNU mendukung kemerdekaan atas Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggotaan Negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Kedua, NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

Ketiga, Menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina. 

Keempat, Mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

3. Mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi.

4. Umat muslim dunia menyampaikan keprihatinannya dan mari bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, semoga rakyat di Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan, semoga tercipta perdamaian di Palestina. 

5. Menyerukan secara khusus kepada warga NU untuk membaca doa qunut nazilah, memohon pertolongan dan perlindungan pada Allah SWT. Agar Palestina khususnya dan juga dunia dapat tercipta situasi yang damai.

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ

وَالسَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 7 Desember 2017

ttd

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.

Ketua Umum

ttd

DR. Ir. H. Helmy Faishal Zaini

Sekretaris Jenderal

Read more »